Akademik: Opini Tenaga Pendidik



DILEMA SERTIFIKASI GURU

Guru adalah orang-orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran pada satuan pendidikan. Lebih khususnya diartikan sebagai orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, yang ikut bertanggung jawab dalam membentuk anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing. Guru mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam menentukan output dari sebuah satuan pendidikan, oleh karena itu secara langsung maupun tidak langsung guru mempunyai tanggung jawab moral dalam proses pembelajaran di sekolah/madrasah. Demi mencapai efektivitas hasil pembelajaran seorang guru harus memiliki profesionalitas dan kompetensi yang cukup serta mampu merumuskan konsepsi-konsepsi untuk kemudian diterjemahkan dengan kreativitas  pembelajaran.

Menyadari akan besarnya peranan guru dalam pengembangan siswa menjadi anak bangsa yang membawa kemajuan, maka pemerintah mencari berbagai formulasi peningkatan kualitas guru. Untuk itu saat ini guru-guru harus memiliki sertifikat atau yang lebih kita kenal dengan sertifikasi guru seperti yang tertuang dalam undang-undang Sisdiknas pasal 4 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa ”guru dan dosen wajib memiliki sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Sertifikat guru merupakan pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena itu guru harus memperoleh penghasilan yang memadai sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan profesionalnya. Selain itu, dengan adanya sertifikat pendidik seorang guru juga memiliki hak atas perlindungan hukum, pembinaan dan pengembangan profesi, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan dan/atau kesejahteraan.

Karena keberadaan guru yang bermutu merupakan suatu syarat mutlak bagi terciptanya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, hampir seluruh bangsa di dunia selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitas. Salah satu kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan kesejahteraan hidup guru yang memadai. Beberapa negara yang mengembangkan kebijakan ini antara lain Singapura, Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat. Negera-negara tersebut berupaya meningkatkan mutu guru dengan mengembangkan kebijakan yang langsung mempengaruhi mutu dengan melaksanakan sertifikasi guru.

Pelaksanaan sertifikasi guru di negara Indonesia tidak semulus pelaksanaan sertifikasi guru di negara-negera besar lainnya, terdapat beberapa masalah yang lahir dari kebijakan itu sendiri. Diantara masalah tersebut adalah : Pertama, kebijakan sertifikasi guru melanggar pasal 43 ayat 2 undang-undang Sisdiknas Tahun 2003, sebab dalam undang-undang tersebut sangat jelas dikatakan bahwa ”sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi”. Hal ini menimbulkan sebuah persepsi negatif masyarakat bahwa pemerintah tidak percaya lagi dengan kredibelitas perguruan tinggi yang terakreditasi hingga harus melakukan sertifikasi ulang. Kedua, kebijakan sertifikasi melahirkan kesenjangan sosial yang berdampak pada penurunan motivasi kerja, karena tidak semua guru mendapatkannya. Ketiga, kebijakan sertifikasi membenam kreativitas guru muda, sebab dalam penyeleksiannya diprioritaskan bagi guru yang masa kerjanya sudah lama dan tentunya berumur renta. Keempat, kebijakan sertifikasi tidak merubah paradigma dan motivasi kerja guru, karena sebelum dan setelah lulus sertifikasi seorang guru sudah mendapat tugas dan tanggung jawab yang berat. Artinya bahwa pemberian sertifikasi bukanlah sebagai motivasi melainkan sebagai pengganti energi. Kelima, kebijakan sertifikasi hanya sebuah kebijakan politik pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai lainnya yang berhubungan dengan kepentingan politik. Keenam, kebijakan sertifikasi tidak konsisten, sebab setelah melakukan periode sertifikasi ternyata tidak berkesinambungan lagi dan menimbulkan kegelisahan bagi guru-guru yang belum mendapatkannya, ditambah lagi dengan berkembangnya isu akan perubahan sistem penyeleksian yang makin mempersulit guru untuk memperoleh sertifikasi pendidikan.

Masalah di atas menjadi sebuah dilemma terhadap kebijakan sertifikasi pendidikan, karena kebijakan sertifikasi yang mestinya sebuah motivasi besar akan peningkatan profesionalitas guru justru menjadi masalah akibat tidak terencananya secara matang kebijakan sertifikasi tersebut. Seharusnya pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan harus sudah benar-benar tahu apa yang terjadi dan diinginkan oleh seluruh masyarakat dari tingkat bawah yang berada dipelosok desa hingga ke masyarakat kota. Namun ibarat pepatah yang mengatakan “nasi telah menjadi bubur”, maksudnya bahwa perencanaan sudah terbuat, pelaksanaan sudah dilakukan, evaluasi sudah ternilai hasilnya, yang terpenting sekarang adalah meminimalisir kesalahan-kesalahan dan melanjutkan kebijakan secara cepat, tepat dan tuntas, kemudian membuat kebijakan baru berlandaskan pada hasil evaluasi yang dilakukan dan diperuntukkan bagi guru-guru yang baru.

Oleh:

DONY AFRIAN, S.Pd.I., M.Pd.I
NIP. 198004012007011019

 


 

Halaman ini diakses pada 21-11-2019 00:57:02 wib
Diproses dalam waktu : 0.327 detik
Diakses dari ip address: 3.93.75.242
Copyright © 2018 Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi - Allright Reserved